Mengenal Kakao Sulawesi Barat Yang Mendunia

Indonesia merupakan negeri yang subur, ibarat kata apa saja bisa ditanam di tanah pertiwi ini dan bisa menghasilkan.Menurut data, sektor perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet dan tembakau merupakan salah satu andalan bagi devisa negara karena sebagian besar komoditinya diekspor. Bahkan beberapa komoditi, kakao salah satunya tidak terpengaruh oleh perubahan atau krisis ekonomi, harganya tetap stabil malah kian meningkat. Untuk hari ini saja harga per kilogramnya sudah menembus angka 50k.


Namun sayang harga yang tinggi dan hasil bumi kita tak bisa serta merta membuat bangsa ini menjadi kaya terutama para petaninya. Karena beberapa perkebunan di negeri ini kerapkali terbentur modal guna mengembangkan usaha tersebut. Hal ini pun terjadi pada komoditi kakao di Propinsi Sulawesi Barat, di mana hasil perkebunan cokelat merupakan komoditi utama dalam menunjang pondasi perekonomiannya namun kurang dukungan dari pihak yang berwenang.

Pada acara Diskusi Kakao Nasional yang di gelar di Hotel Aston Jakarta yang di hadiri oleh H. Anwar Adnan Saleh  Gubernur Sulawesi Barat, Gamal Naser  Dirjen Perkebunan dan 5 Bupati dari wilayah Sulawesi Barat, terungkap bahwa hasil perkebunan kakao di Propinsi Sulawesi Barat melibatkan 65% KK dan menyediakan 49.7% lapangan kerja. Dengan kontribusi sebesar 22% dari sub sektor perkebunan dan 13.6% untuk kakao sendiri yang semuanya berasal dari perkebunan rakyat.


H. Anwar Adnan Saleh menjelaskan bahwa pada tahun 2006 beliau menggagas Pengembangan Kakao Sulawesi Barat yang dikenal GPK yaitu  Gerakan Pembaharuan Kakao yang melibatkan para ahli dari Universitas Hasanuddin. Dengan berjalannya waktu GPK menjadi program nasional yang dikenal dengan Gernas Kakao dengan tujuan untuk meningkatkan produksi serta mutu kakao di Indonesia. Gerakan tersebut bahkan diresmikan oleh wakil presiden kita M. Yusuf Kalla pada bulan Agustus 2008. Dan di canangkan secara nasional dari tahun 2009-2011.

Pada tahun 2014, Jokowi pernah melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Sulawesi Barat. Beliau berkomitmen dan mendukung program pengembangan kakao berkelanjutan dan bersedia mengucurkan dana sebesar 1,4 triliun per tahunnya. Namun program tersebut hanya berlangsung sekitar 2 tahun saja, kini dananya hanya tinggal 253 miliar pertahun.


Mungkin orang Indonesia sendiri tidak begitu mengenal kakao Sulawesi Barat kecuali yang bergerak di bidang industri. Usut punya usut ternyata komoditi ekspor yang satu ini telah terkenal di mancanegara. Pada pertemuan negara-negara penghasil kakao sedunia yang dilaksanakan di London, Perdana Mentri Gana mengungkapkan bila Indonesia merupakan harapan bagi Kakao dunia. Dan Wapres menjawab peryataan tersebut dengan menyatakan bila Indonesia siap menjawab masalah Kakao Dunia. Namun hingga saat ini pernyataan tersebut belum bisa terealisasikan. Sungguh disayangkan bukan, padahal kebutuhan akan kakao dalam negeri dan dunia sangat tinggi. Dan kita belum bisa menutupi kebutuhan tersebut, bila dibiarkan kita malah akan mengimpor kakao dari luar.

Sebuah pencapaian tersendiri bagi kakao Sulawesi Barat karena Swiss  sendiri datang ke Sulbar guna mendapatkan kakao berkualitas. Dan mendukung perkebunan kakao kita melalui Sustainable Cocoa Production Program (SCPP) dengan cara:
1. Melatih 6000 petani kakao dan 132 kelompok tani.
2. Memfasilitasi sertifikat produksi kakao berkelanjutan (UTZ-Certified) bagi 1.625 petani.
3. Mendirikan dan mengembangkan 22 demplot peremajaan.
4. Mendirikan dan mengembangkan 1 unit pusat pelatihan kakao yang bekerjasama dengan SMK Kakao Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
5. Memfasilitasi pembentukan Forum Kakao Sulawesi Barat dan pengembangan kerjasama kakao.

Meski telah terfasilitas namun masih banyak tantangan yang harus di lalui pemerintah propinsi Sulawesi Barat dalam mengembangkan perkebunan kakao ini, karena beberapa lahan telah beralih fungsi menjadi lahan tanam padi dan sawit. Maka dari itu pemerintah propinsi Sulawesi Barat harus bisa menyiapkan petani kakao untuk lebih kompetitif dan meningkatkan kesejahteraannya. Menyiapkan sektor kakao layak sertifikasi guna menghadapi tuntutan global serta membangun ekonomi kakao yang lebih kuat sebagai pondasi perekonomian Sulawesi Barat yang melibatkan generasi muda sebagai pelaku utama.

Saat ini pemerintah propinsi Sulawesi Barat tengah mencoba untuk meminta pengurangan agunan bagi KUR, KPEN-RP sebagai alternatif pembiayaan bagi kelangsungan perkebunan kakao. Serta mengajak dan memfasilitasi para pengusaha yang bermitra dengan para petani dengan intensif sekitar 20% dari harga kakao non fermentasi guna memperbaiki mutu.


Gubernur Sulbar sendiri yakin dan menjanjikan bahwa kakao Sulawesi Barat secara khusus dan kakao nasional bisa menjadi primadona di dunia, kini yang di tunggu adalah keseriusan pemerintah dalam mengembangkan industri perkebunan kakao tersebut.