Workshop Standarisasi Penyediaan Informasi Pariwisata Bersama Kemenpar

Senin 14 Maret 2016.
Pagi ini saya bangun lebih pagi dari biasanya karena sebelum jam 9.00 sudah harus berada di Gedung Sapta Pesona kantornya Kemenpar guna memenuhi undangan untuk menghadiri Workshop Standarisasi Penyediaan Informasi Pariwisata yang akan dilaksanakan di Puri Avia Hotel yang berada di Bogor.

Sesuai rundown acara, sahabat TDB (Tau dari Blogger) meeting  poin di kantor Kemenpar dan selanjutnya kita akan berangkat ke lokasi workshop dengan menggunakan bis yang telah disediakan. 

Sempet kesal karena sesampainya di Tanah Abang aku dan dua orang teman tidak mendapatkan bajaj atau taksi yang mau mengantar kita ke kantor Kemenpar karena mereka lebih memilih untuk demo. Jadilah kita bertiga jalan kaki, gak apa-apalah itung-itung olah raga pagi meski sedikit tidak nyaman karena pakaian kami jadi basah karena keringat.

Sampai di kantor Kemenpar, beberapa teman tampak sudah sampai lebih dahulu dan sedang asik ngobrol. Setelah semua peserta hadir kami pun berangkat dengan menggunakan 2 bis pariwisata.

Begitu sampai di lokasi kita langsung check in di kamar masing-masing sesuai pembagian dari pihak panitia. Setelah itu kita diberi waktu untuk menikmati makan siang dan sholat hingga jam 13.00, selanjutnya kita diminta untuk memasuki ruang conference yang berada di lantai 3.

Keberadaan blogger dalam penyebaran informasi, kini sudah mulai diperhitungkan dan tidak bisa  dipandang sebelah mata. Dan pada kesempatan ini Kemenpar mengundang kami para blogger agar informasi dari workshop ini sampai ke masyarakat dengan baik dan benar.

Acara dimulai, dengan perkenalan dari setiap peserta, lengkap dengan latar belakangnya. Istilah Bu Tia, tak kenal maka tak sayang, karena dari perkenalan itu saya baru tahu kalo peserta workshop ini tidak hanya dari Jakarta, tapi juga di hadiri oleh perwakilan dari Bogor, Banten, Ternate dan NTT.

Citra selaku art director team e-magazine  Kemenpar memperkenalkan majalah online tiga bulan mereka.

Berita yang disajikan, tak jauh dari pariwisata. Tampak foto Rossa yang di klaim sebagai Ambasador, Eric Majer  dan beberapa destinasi pariwisata.

Sekitar pukul 15.00, acara workshop baru resmi dimulai bersama Dr. H. M. Iqbal Alamsjah. MA selaku Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik  sebagai pemateri dengan tema Publik Speaking & Government PR in Action.

Mesti jam rawan namun Bapak yang satu ini sangat kompeten dan bisa memikat peserta dengan kemampuan public speakingnya. Dengan gaya khasnya beliau memberi penjelasan yang mudah dipahami dengan disertai celetukan segar yang mengundang tawa para peserta.

Dua dasar hukum keterbukaan informasi Publik adalah:

- UU/14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
- PERKI No 1/2010 tentang Layanan Informasi Publik.

¤ Klarifikasi informasi terbagi atas:
- Informasi yang disediakan secara berkala
- Informasi yang disediakan setiap saat.
- Informasi yang disediakan serta merta.
- Informasi yang disediakan berdasarkan permintaan.
- Informasi yang dikecualikan.

¤ Strategi Komunikasi :
- Materi ringan yang akan dikembangkan dari kalender kegiatan dan destinasi wisata indonesia. dtujukan sebagai materi ringan yang dapat lebih mudah menarik interaksi.

- Materi event kehumasan:
Materi yang berisi informasi kegiatan, liputan, maupun publikasi dan Humas Kementrian Pariwisata, diulas dan disesuaikan dengan karakter masing-masing platfoam sosial media.

- Materi event Kehumasan mengacu pada:
· Press Release yang ada di website www.kemenpar.go.id
· Reportase dari event yang sedang berlangsung
· Publikasi maupun ulasan dari media digital yang telah menjalin kerjasama dengan kemenpar.

Branding Pariwisata Indonesia, tahun 2015 menempati urutan 47 dari 141 negara. Hal ini sangat menggembirakan, karena posisi ini mengalahkan Thailand yang berada di urutan ke 83 dan Malaysia pada urutan ke 96.

Tiga keunggulan Filipina dibidang pariwisata:
1. Bahasa
2. IT
3. Manajemen

Tiga S yang menjadi daya tarik Thailand: sun, sand & sex.

Sebagai tahap awal untuk menarik para wisatawan, Kemenpar meluncurkan 10 destinasi utama yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Kepulauan Seribu, Bromo, Bromo Tengger Semeru dan Morotai serta 3 Greater dan destinasi utama yang terdiri dari Great Jakarta, Great  Bali dan Great Batam ( kepulauan Riau), Jogja-Solo-Semarang (Joglosemar), Wakatobi-Bunaken-Raja Ampat, Medan, Lombok, Makassar, Banten.

Indonesia mendapat 3 penghargaan di ajang World Halal Travel Award (WHTA 15) dengan kategori destinasi halal, destinasi honeymoon dan destinasi family hotel.

Kebijakan baru Kementrian Pariwisata:
- Pengurusan Cait : pengurusan masuknya yacth ke Indonesia yang semula 14 hari kini hanya 7 hari.

- Cabotage Cruise: pencabutan azas Cabotage untuk kapal pesiar asing. Penumpang dengan bendera asing pun kini bisa naik dan turun dengan bebas.

- 90 negara bebas Visa: hal ini diambil guna mencapai kunjungan wisman 1 juta /tahun.

- 100 KEK (kawasan ekonomi khusus pariwisata): hai ini dilakukan Kementerian Pariwisata guna mendorong secara komperhensif adanya kawasan ekonomi khusus pariwisata hingga 2019.

-Crisis Center Pariwisata: selain fokus pada kuantitas kunjungan pariwisata, Kementerian Pariwisata juga meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan, salah satunya dengan mendirikan Crisis Center yang berfungsi untuk mengelola informasi negatif yang dapat menimbulkan persepsi merugikan bila berwisatawan ke Indonesia.

Secara kumulatif kunjungan wisatawan asing dari bulan Januari hingga Desember 2015 mencapai 10.406.759, atau mengalami kenaikan sebesar 10,29%.

Sesi kedua dimulai sekitar pulul 19.00 seusai makan malam. Kali ini Pak Iqbal hadir sebagai moderator dari materi "Rencana Aksi Terpadu Bidang Kelembagaan Pariwisata 2016" yang disampaikan oleh Prof. DR. Sc. H.M Ahman Sya. Drs. M.Pd. M.Sc. selaku Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan (BPKK) Kemenpar RI 2015.

Dalam kinerjanya Kementerian Pariwisata tidak bisa berjalan sendiri oleh karena itu mulai menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Kemendikbud, Kemenristek Dikti, BNSP, LSP, Dinas Pariwisata Provinsi.

Ketika Presiden menetapkan kebijakan, otomatis pemerintah daerah, gubernur dan pemerintahan kota di seluruh Indonesia bekerja jadi bukanhanya kementerian saja yang bekerja.

75 % standarisasi kompetensi pariwisata berasal dari Indonesia tinggal masyarakat dan keahlian sumber daya manusianya yang ditingkatkan.

Di dalam dunia pariwisata tidak boleh memandang dari sudut kesukuan, agama, ras, karena pariwisata bersifat universal bukan sektoral.

Untuk mencapai target, Kemenpar didukung dengan program:
1. Pendidikan Formal
(Sekolah Tinggi Pariwisata, Akademi Pariwisata, Politeknik Pariwisata, Perguruan Tinggi Pariwisata, SMK Pariwisata)

2. Pendidikan Non-Formal
(Sertifikasi, Pelatihan, Seminar, Focus Group Discussion).

Semua program tak lepas dari hambatan, namun dengan analisa  SWOT menjadi terantisipasi sehingga kelemahan yang ada bisa diminimalisir, dan kekuatan bisa dimaksimalkan.

Rangkaian acara ditutup dengan foto bersama dan selesai sekitar pukul 20.00, para peserta pun satu persatu memasuki kamar masing-masing untuk beristirahat guna memulihkan stamina untuk rangkaian acara esok hari yang lebih padat.

*foto koleksi pribadi, dan dari Kemenpar.